Ketua Harian Asosiasi Pedagang Buku Lapangan Merdeka (Aspeblam) Donald Sitorus mengatakan pada dasarnya para pedagang buku setuju untuk direlokasi. Namun, ada beberapa persyaratan yang hingga kini belum dipenuhi Pemko Medan.

Menurutnya, relokasi ke Jalan Pegadaian di tanah milik PT Kereta Api Indonesia dapat dimaklumi karena lokasi yang lama akan digunakan untuk areal parkir. Belum selesainya pembangunan kios di lokasi yang baru menjadi alasan para pedagang enggan pindah.

“Ada beberapa yang diingkari oleh Pemkot Medan. Pertama kami minta jangan sampai ada yang tertinggal, kedua kami sepakat kalau sudah selesai baru pindah, sekarang belum selesai dibangun sudah dipaksa untuk pindah,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (18/6).

Selain itu, sambungnya, ukuran kios dinilai tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Pemkot Medan pada awalnya menjanjikan ukuran kios 2×2 meter. Namun, ternyata lebih dari 50% kios yang telah ada luasnya kurang dari 2×2 meter.

Fasilitas yang dijanjikan, jelasnya, hingga saat ini juga belum sepenuhnya ada. Rak-rak buku belum tersedia, aliran listrik belum ada dan saluran air bersih belum tersedia. Padahal, pedagang menginginkan ketika pindah akan langsung berjualan.

Sementara itu, lanjutnya, mengenai uang sewa kios, hingga saat ini belum ada kejelasan biaya sewa kiosnya. Informasi yang beredar hanya membayar retribusi kebersihan dan listrik yang digunakan.

Dia menilai, tanah milik PT KAI tersebut diatur dalam undang-undang khusus yang menyebutkan bila digunakan harus membayar uang sewa. “Sampai sekarang belum ada yang jelas bayar berapa dan bisa berapa lama di sana,” paparnya.

Donald menegaskan para pedagang akan melakukan upaya perlawanan apabila Pemkot Medan tetap memaksa mereka untuk pindah. Pemkot Medan memberi waktu para pedagang untuk mengosongkan kiosnya hingga Rabu (19/6/2013) pada pukul 16.00 WIB.

Bentuk perlawanan yang akan dilakukan oleh pedagang, sambungnya, diantaranya pengerahan massa untuk menolak penggusuran. Jika upaya tersebut tidak berhasil, pedagang akan berkoordinasi dengan mahasiswa, buruh, lembaga bantuan hukum (LBH) dan Kontras.

“Pasti akan ada upaya hukum. Kalau Pemkot Medan menggunakan kekerasan, kami akan melakukan gugatan secara pidana dan perdata,” tuturnya.

Dia menambahkan, pedagang buku di Lapangan Merdeka memiliki legalitas yang jelas. Dia mengklaim para pedagang memiliki SK Walikota Medan Abdullah pada 2003 dan Surat Ketua DPRD Kota Medan pada masa itu.

Pedagang menginginkan legalitas atas kios yang baru harus jelas. Mereka ingin Pemkot Medan memberikan surat khusus yang ditandatangani oleh pihak PT KAI.

Kasus penggusuran pedagang di stasiun-stasiun KA di Jakarta, kata dia, tidak ingin terjadi pada mereka. Pedagang takut PT KAI dapat menggusur mereka kapan saja jika tidak ada surat keterangan resmi.

Upaya penggusuran pedagang buku dinilai dapat mengakibatkan kerugian dua kali lipat bagi para pedagang. Pedagang akan mengalami penurunan omset akibat lokasi yang baru, dan rencana penaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) juga berdampak serius kepada mereka.

“Akibat relokasi akan terjadi penurunan omset sampai 50% selama 6 bulan. Itu belum termasuk penurunan omset karena penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM,” jelasnya.

Pantauan Bisnis di kawasan kios pedagang buku pada Selasa (18/6/2013) siang, tampak Ahmad Buhari Siregar, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan dan beberapa staf Pemko Medan melakukan sosialisai.

Mereka sempat adu mulut dengan para pedagang yang enggan untuk pindah. Sebagian pedagang ada yang mulai berkemas. Namun, sebagian lainnya masih berjualan seperti biasa.

Pemko Medan telah menyediakan kendaraan khusus untuk membantu para pedagang memindahkan barang dagangannya. Namun, fasilitas tersebut sepertinya tidak banyak digunakan oleh para pedagang. (28/esu)

Pelaksana Tugas General Manager Operations PT Railink Bodhaswara Setiawan Jusri mengatakan pembukaan city check-in di Binjai harus berkoordiasi dengan pihak maskapai penerbangan, PT Kereta Api Indonesia dan Pemko Binjai.

“Kalau memang Railink diminta buka di Binjai, kami siap. Sejauh ini bisnis kami di Medan-Kuala Namu. Kalau memang pemerintah memiliki keinginan untuk pengembangan dan investasi, kami siap untuk mengembangkan ke daerah lain,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (18/6).

Saat ini, sambungnya, Railink telah menyampaikan ketersediaan areal kepada maskapai penerbangan yang digunakan untuk city check-in di Stasiun Besar Medan. Koordinasi dengan pihak maskapai penerbangan yang menyediakan fasilitas city check-in di stasiun juga sudah dilakukan.

Dia menjelaskan untuk operasional kereta api sudah siap untuk melayani calon penumang Bandara Internasional Kuala Namu pada saat soft operation 25 Juli 2013. Railink menggunakan satu set KA KRBE INKA yang diperbantukan dari PT KAI.

Kereta KRBE Inka memiliki kapasitas 308 tempat duduk dan direncanakan akan beroperasi sebanyak 26 kali lintasan yang terdiri dari masing-masing 13 kali pulang-pergi. Kereta ini akan beroperasi menyesuaikan jadwal penerbangan pesawat mulai pukul 04.30 WIB hingga pukul 22.30 WIB.

Menurutnya, tarif yang dikenakan kepada penumpang sebesar Rp80.000 sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 28 Tahun 2012. Penentuan tarif tersebut disesuaikan dengan fasilitas dan pelayanan yang disediakan, interior yang nyaman, seperti AC, rak bagasi penumpang, toilet, reclining seat, pintu otomatis serta bebas asap rokok.

Sementara itu, untuk KA khusus bandara PT Railink telah memesan sebanyak empat set kereta yang diimpor langsung dari perusahaan Woojin asal Korea Selatan. Diperkirakan sebanyak dua set KA akan tiba pada awal Agustus dan dua set lainnya akan menyusul pada September mendatang sehingga total mencapai 16 gerbong.

KA Woojin terdiri dari 172 tempat duduk dengan operasional pada tahap awal sebanyak 26 kali lintasan. Setelah beroperasi secara penuh, Kereta Woojin akan memiliki 34 kali lintasan dengan masing-masing sebanyak 17 kali lintasan pulang-pergi.

Dia memperkirakan dengan kapasitas penumpang 172 tempat duduk, maka KA Woojin dapat mengangkut sebanyak 5.848 penumpang setiap harinya. Ditargetkan dengan beroperasinya KA Woojin secara penuh dapat mengangkut maksimum 25% calon penumpang Bandara Kuala Namu.

Fasilitas KA Woojin diklaim jauh lebih nyaman dalam hal tempat duduk, desain lebih moderen dan rak bagasi lebih luas dibandingkan dengan KA KRBE INKA. Untuk kecepatan KA relatif tidak ada perbedaan antara KA Woojin dan KA KRBE INKA. Rute Medan-Kuala Namu diperkirakan ditempuh dalam waktu 35-45 menit.

Kereta api Bandara Kuala Namu terhubung dari Medan ke Kuala Namu melintasi rel sepanjang 32 kilometer. Proyek kereta ini digarap oleh PT Railink yang merupakan perusahaan patungan antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Angkasa Pura II, dengan masing-masing kepemilikan saham 60% dan 40%.

Sementara itu, Railink juga membuka kerjasama dengan pihak swasta dengan menyediakan area komersial di Stasiun Besar Medan. Area Komersial tersebut dapat digunakan oleh tenant-tenant food and beverage, maskapai penerbangan dan komersial lainnya.

Lokasi yang disewakan tersebut jumlahnya sangat terbatas. Namun, dia belum bersedia menyebutkan luas area yang disewakan bagi komersil dan biaya sewanya. Dia hanya menegaskan hingga saat ini banyak peminat yang telah mengajukan untuk menyewa area komersial tersebut.

“Jika ada yang mau sewa, silahkan datang dan bawa proposal kerjasama. Sekarang sudah ada dua tenant yang sudah memasuki tahap negosiasi. Tenant jenis food and beverage yang mereknya terkenal, satu lokal dan satu merek asing,” jelasnya. (28/esu)

AKBP Nico Afinta, Kapolresta Medan, mengatakan dari 85 orang tersebut, 14 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

“Pada saat polisi mendatangi lokasi unjukrasa untuk melakukan pengecekan, mendapatkan bahwa KFC sudah dalam kondisi kaca pecah dan pintu terbuka, sepeda motor dibakar, hotel kacanya pecah,” jelas AKBP Nico Afinta kepada wartawan di Mapolresta Medan, Selasa (18/6).

Dengan situasi seperti itu, kata Kapolresta Medan, polisi melihatnya bahwa itu sudah tindak pidana. “Pada pukul 01.00 Wib dini hari tadi, ada 85 orang yang ditangkap,” ujarnya.

Pihak kepolisian, sebut Kapolresta Medan, menerima empat laporan dari kejadian itu, yakni dari pihak Rektorat Universitas HKBP Nomensen yang melaporkan kerusakan pintu pagar, laporan dari KFC yang melaporkan adanya pencurian, pengrusakan dan penjarahan KFC.

“Laporan dari Dinas Perhubungan Kota Medan tentang kerusakan trafik light, dan laporan masyarakat terkait pemerasan kepada pengendara,” kata Kapolresta Medan AKBP Nico Afinta.

Ke depan, jelas Kapolresta Medan AKBP Nico Afinta, dimohon kepada masyarakat, mahasiswa silahkan berunjukrasa, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Karena banyak orang yang tidak menjadi bekerja, tidak bisa menginap di hotel, tidak bisa bisa kuliah akibat itu,” ujarnya. (K14/esu)

Aksi mahasiswa yang digelar Selasa (18/6) di Mapolresta Medan itu dipimpin Koordinator Lapangan Andi Barumun yang menuntut dan menyesalkan sikap represif polisi kepada mahasiswa yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak.

Rickson, Ketua GMKI Kota Medan, dalam orasinya mengatakan bahwa aksi unjukrasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM dinilai telah dicederai oleh oknum-oknum kepolisian. “Polisi sudah berlebihan dalam menangani unjukrasa mahasiswa,” ujar Rickson.

Sementara itu, Kabag Ren Polresta Medan, Kompol Juniar yang menerima aspirasi mahasiswa mengatakan kecaman mahasiswa kepada polisi terkait dengan tindakan polisi terhadap mahasiswa, kami berterimakasih bahwa mahasiswa kritis terhadap Polri.

“Dan itu menunjukkan mahasiswa cinta dengan Polri,” jelas Kompol Juniar. (K14/esu)

Pengosongan kios-kios pedagang buku ini sudah molor dari waktu yang dijanjikan oleh Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin saat rapat koordinasi bersama Deputi Sekretarat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara Bidang Ekonomi Tirta Hidayat pada 4 Juni.

Saat itu, Dzulmi berjanji akan menyediakan lapangan parkir dan segera mengosongkan kios pedangang hanya dalam waktu dua hari.  Pada kenyataannya, hingga saat ini pedagang-pedagang buku masih berjualan seperti biasa di kiosnya. Mereka masih bertahan karena tidak menyetujui lokasi baru untuk relokasi kosnya.

Ahmad Buhari Siregar, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan, mengatakan pedagang diberikan waktu hingga Rabu (19/6) pada pukul 16.00 WIB untuk mengosongkan kiosnya. Keputusan resmi tersebut sudah dirapatkan bersama Walikota Medan.

“Jika tidak mau pindah, kita lihat saja hari Kamis. Kami sudah setahun melakukan sosialsisasi. Kami sudah sediakan kendaraan, siapa yang mau pindah secara sukarela silakan. Kendaraannya sampai besok, kami tidak mau terjadi bentrokan,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (18/6).

Dinas Perkim telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada para pedagang termasuk menempelkan surat pemberitahuan untuk segera pindah. Pemkot Medan telah menyediakan lokasi baru untuk pedagang buku di Jalan Pegadaian sebanyak 180 kios.

Kios-kios tersebut berada di tanah PT Kereta Api Indonesia yang telah melakukan perjanjian khusus dengan Pemkot Medan. Kios yang disediakan berukuran 2×2 meter dengan lantai keramik dan diberikan fasilitas rak-rak buku.

Pemkot Medan, sambungnya, akan bertanggungjawab secara penuh terhadap keberadaan para pedagang buku tersebut. Pemkot Medan menjamin tidak akan dilakukan penggusuran lagi ketika sudah dipindahkan ke lokasi yang baru. Bila ada pemindahan, Pemkot Medan akan memberikan jaminan lokasi yang baru bagi pedagang.

Menurutnya, hingga saat ini Pemkot Medan masih belum membicarakan uang sewa dari kios-kios tersebut. Sebanyak 180 pedagang buku yang ada di Lapangan Merdeka tersebut hanya akan dibebankan pembayaran uang kebersihan seperti yang terjadi selama ini.

“Nanti kalau pindah, pedagang akan mendapatkan surat perjanjian dan SK pengundian nomor untuk kios,” paparnya.

Lokasi pedagang buku di Lapangan Merdeka dengan ukuran 224×39 meter tersebut akan digunakan sebagai areal parkir cit check-in Bandara Internasional Kuala Namu. Posisi areal parkir tersebut berada tepat di seberang stasiun besar Medan.

Dia menambahkan, jika semua pedagang sudah memindahkan kiosnya ke areal yang baru, lokasi tersebut akan diratakan. Areal parkir berkapasitas 400 kendaraan roda empat tersebut akan dilakukan pengecoran.

“Target ketika soft operation Bandara Kuala Namu 25 Juli sudah selesai dikerjakan. Kalau skybridge itu kemungkinan akan selesai September mendatang, karena tidak mungkin terkejar harus membangun eskalator dan lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, seorang pedagang buku yang enggan disebutkan namanya, mengatakan mereka dan 60 pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Buku Bekas Lapangan Merdeka (P2LBM) tidak bersedia untuk direlokasi.

Dia menilai tanah yang akan digunakan bukanlah milik Pemkot Medan sehingga azas legalitasnya masih dipertanyakan. Menurutnya, dari informasi yang beredar dikalangan para pedagang buku menyebut uang sewa yang dipungut Pemkot Medan sebesar Rp800.000 per tahun.

“Di Jalan Pegadaian itu bayar sewa, kalau di Lapangan Merdeka kan gratis, hanya bayar uang kebersihan Rp500 per hari dan keamanan Rp25.000 per bulan. Di lokasi baru juga kiosnya tidak memadai, dijanjikan 2×2 meter ternyata lebih kecil dan lebih rendah atapnya,” ujarnya.

Dia mengaku akan bersedia direlokasi dengan syarat legalitas tanah lebih jelas. Menurutnya, status tanah di Lapangan Merdeka adalah milik Pemkot Medan. Untuk itu, jika dipindahkan juga harus ke tanah milik Pemkot Medan, bukan milik PT KAI.

Selain itu, dia menginginkan status kejelasan surat-surat akta kios juga harus jelas. Sebab, para pedagang buku di Lapangan Merdeka mengklaim memiliki surat-surat resmi dari Walikota Medan sebelumnya.

Dia menambahkan, bangunan kios yang disediakan oleh Pemkot Medan juga harus memadai. Minimum sama dengan bangunan kios yang ada saat ini.

“Kami berjualan itu untuk membantu masyarakat yang lemah, membantu program pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau kami tetap dipaksa digusur, kami akan menempuh jalur hukum,” tegasnya. (28/esu)

“Kami terus mengimbau kepada berbagai pihak agar mensosialisasikan kondisi ini, sehingga tidak ada pembelian yang dilakukan dengan panik yang dapat mendorong kenaikan harga,” ujarnya, Selasa (18/6).

Dia mengemukakan pihaknya terus mengawasi harga bahan pangan strategis dan siap melakukan berbagai upaya, mulai dari pengawasan hingga operasi pasar, jika kenaikan harga tidak normal.

Bidar Alansyah menambahkan pihaknya mewaspadai potensi lonjakan harga dari peningkatan permintaan, sedangkan pasokan berkurang akibat distribusi terganggu.

Di tempat yang sama, Dahliana Hanum, Kasi Informasi Harga Pasar Disperindag Medan, mengatakan Pemerintah harus bisa menjamin kestabilan harga bahan baku makanan menjelang kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) maupun jelang bulan puasa.

Secara terpisah, pengamat ekonomi Universitas Negeri Medan M.Ishak menambahkan pada saat ini, Pemerintah harus bisa menjamin keamanan stok untuk seluruh kebutuhan pangan sekaligus menjaga dan meminimalisasi impor produk pangan. (K10/esu)

Analis Senior Unit Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM Bank Indonesia Wilayah VII Rosman Dirgantara mengatakan sistem informasi harga komoditas ini berbeda dengan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) yang juga akan diluncurkan pihaknya dalam waktu dekat.

“Kalau PIHPS menyasar konsumen, sistem informasi harga komoditas yang ini untuk tingkat produsen, seperti petani karet atau sawit agar mereka tahu harga yang sebetulnya berapa sehingga dapat harga yang layak dari pengepul,” jelasnya, Selasa (17/6).

Menurut Rosman, penyediaan informasi harga ini juga akan berguna bagia penguatan akses keuangan (financial inclusion) bagi pelaku ekonomi di daerah.

“Jika hal ini berjalan dengan baik maka akan mendukung rencana pemerintah menerapkan bank tanpa kantor yang merupakan bagian dari strategi financial inclusion,” ujarnya.

Secara teknis, tambah Rosman,  informasi mengenai kondisi pasar direncanakan dapat diakses masyarakat melalui layanan pesan singkat dengan memanfaatkan telepon seluler.

BI tidak menampik bahwa model informasi ini sebetulnya sudah diterapkan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait, seperti penyediaan informasi harga karet oleh Balai Penelitian Sembawa dan Dinas Perkebunan Sumsel.

Dia mengatakan  fasilitas baru yang akan dikeluarkan BI itu dibuat lebih lengkap dengan melampirkan data sampai tingkat nasional.

“Harapannya melalui informasi itu maka pelaku bisnis di daerah terpencil dapat mengambil keputusan yang tepat serta tidak mudah dipermainkan para tengkulak,” ujarnya.

Dia melanjutkan saat ini pihaknya sedang menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak untuk membuat informasi harga komoditas tersebut, termasuk dengan kalangan petani sendiri hingga para pengusaha yang bertindak sebagai pembeli.

Seperti diketahui sebelumnya,Sumsel menjadi satu dari delapan provinsi yang masuk dalam proyek percontohan branchless banking di mana uji cobanya berlangsung pada Juni 2013 — November 2013.

Bank Indonesia telah menunjuk Bank Mandiri sebagai bank yang menjalankan proyek itu di Sumsel yang saat ini sedang menyiapkan berbagai keperluan, seperti survei lokasi.

“Bank Mandiri sendiri akan memanfaatkan dua kawasan uji coba yakni Sumbawa (Kabupaten Banyuasin) yang dikenal sebagai sentra perkebunan karet dan Indralaya (Kabupaten Ogan Ilir) sebagai penghubung lalu lintas perdagangan menuju Kota Palembang serta memiliki juga perkebunan sawit dan karet,” ujarnya.

Pemberian layanan bank tanpa kantor ini tidak dilakukan melalui kantor fisik bank atau perusahaan telekomunikasi, namun menggunakan sarana teknologi dan jasa pihak ketiga atau agen selaku unit perantara layanan keuangan (UPLK) dan sekaligus tempat penguangan tunai (TPT). (esu)

MEDAN-Pemerintah Provinsi Sumatra Utara meminta Pertamina menambah jatah BBM bersubsidi kepada nelayan di kawasan pantai provinsi ini.

Kasubbag Hubungan Kelembagaan dan Informasi Harga Biro Perekonomian Setdaprovsu Elidawati mengemukakan pada saat ini terjadi penurunan jumlah nelayan di perairan Sumut akibat tidak mendapatkan bahan bakar minyak akibat harga yang terlalu tinggi.

Dia menyebutkan dari pemantauan di tiga daerah, yakni Serdang Bedagai, Kota Lubuk Pakam, dan Pantai Labu Tengah, mereka sedang kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut.

Akibatnya, paparnya, jumlah kapal yang dioperasikan terpangkas 50%. Biasanya, melaut dengan empat kapal, saat ini hanya dua kapal, karena ada kapal tidak mendapatkan BBM.

Kondisi ini, jelasnya lagi, menyebabkan hasil tangkapan nelayan rendah dan berakibat pada harga ikan di pasar semakin mahal. Selain mengurangi konsumsi gizi masyarakat harga ikan mahal juga dapat mendorong inflasi. (k10/esu)

Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Sumatra Utara Khairul Mahalli, Selasa (18/6), mengemukakan pihaknya berencana memasukkan 100 kontainer hingga 150 kontainer bawang merah untuk tahap pertama melalui Pelabuhan Belawan Sumut.

Setiap satu kontainer, tambahnya lagi, memuat 18 ton bawang merah, sehingga untuk tahap awal dipasokan sekitar 1.800 ton hingga 2.700 ton. Bawang merah itu, jelasnya, berasal dari China, India, dan Thailand.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Hubungan Lembaga Informasi Harga Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumut Elidawati mengemukakan Sumut masih membutuhkan impor bawang merah.

Pasalnya, produksi lokal belum mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Selain itu, jelasnya, iklim dan keadaan tanah menyebabkan hanya sedikit sentra pertanian di provinsi ini yang sesuai membudidayakan bawang merah. (k10/esu)

“Kami meminta kepada Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku impor bawang merah ke Sumatra Utara. Menjelang Ramadhan harga bawang merah berpotensi naik, apalagi pasokan semakin tipis,” ujar Kasi hubungan lembaga informasi harga Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Elidawati, Selasa (18/6).

Dia mengemukakan petani lokal dipastikan tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan bawang merah masyarakat dari luas lahan maupun akibat iklim yang tidak mendukung.

Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, paparnya, kenaikan harga bawang bisa mendorong inflasi Sumut seperti yang terjadi pada beberapa bulan lalu.(k10/esu)