MEDAN: Pemerintah dinilai semakin mengurangi perhatian kepada kesejahteraan petani, tetapi lebih mengutamakan kebijakan makroekonomi yang tidak menyentuh rakyat.
Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad mengatakan pihaknya menyesalkan sikap pemerintah yang tidak kunjung merealisasikan kredit untuk petani sawit dalam rangka menanam kembali tanaman kelapa sawit seluas 1,7 juta hektare.
Padahal, tambahnya, pada saat yang bersamaan, Pemerintah mengalokasikan dana kepada International Monetary Fund (IMF) senilai US$1 miliar. Berdasarkan data IMF, dana ini merupakan sumbangan negara anggota untuk meningkatkan kuota hak suara.
“Kami sangat menyayangkan sikap pemerintah lebih mengutamakan menyalurkan dana kepada IMF dibandingkan dengan memberikan pinjaman kepada petani kelapa sawit di negeri ini,” ujarnya, kepada Bisnis, Minggu (1/7).
Padahal, jelasnya, para petani kelapa sawit di nagara ini sudah lama berkorban untuk menanggung pungutan ekspor yang dibebankan para eksportir dengan menekan pembelian tandan buah segar (TBS) ditingkat petani.
Kalau dihitung secara kuantitatif, kata Asmar, nilai PE yang sudah diraup pemerintah dari CPO mencapai Rp70 triliun sampai Rp80 triliun. Sedangkan yang dikembalikan kepada petani kelapa sawit, lanjutnya, hampir tidak ada.
“Siapa yang tidak kesal, melihat tindakan pemerintah lebih mengutamakan memberi bantuan kepada IMF dibandingkan dengan membantu petani kelapa sawit yang membutuhkan dana besar untuk replanting,” ujarnya.
Malaysia, tambahnya, benar-benar memerhatikan nasib petani kelapa sawitnya dengan mengembalikan sebagian besar dana yang dipungut utuk riset, promosi, dan pengembangan tanaman kelapa sawit.
“Petani kelapa sawit di Malaysia jauh lebih makmur dibandingkan dengan petani kelapa sawit di Indonesia. Saya sering iri melihat pemerintah Malaysia yang benar-benar membela petani kelapa sawitnya,” paparnya.
Di Indonesia, lanjutnya lagi, yang dibela Pemerintah justeru kapitalis yang mau merampas hak-hak petani kelapa sawit. Yang mendapatkan pinjaman dari bank-bank pemerintah, kata dia, lebih didominasi kapitalis, sedangkan petani dalam program revitalisasi sampai kini tidak berjalan sebagaimana diharapkan.
“Dukungan pemerintah terhadap revitalisasi perkebunan kelapa sawit rakyat sangat minim. Baik dari sisi pendaan dan dukungan sarana dan prasarana. Petani lebih banyak berjuang sendiri, tanpa bantuan pemerintah,” tuturnya.
Sesungguhnya, paparnya, dana yang dipinjamkan kepada IMF bisa dimanfaatkan untuk dana revitalisasi perkebunan kelapa sawit, sehingga tanaman sawit rakyat yang sudah waktunya direplanting dapat dilaksanakan dengan baik dan terprogram. (esu)online casino
